Apakah Kerusuhan Tolikara Adalah Ulah Intelijen Tingkat Tinggi?

On 2015-07-24 by admin

Di kutip dari Hello-pet.com
Peristiwa insiden kerusuhan Tolikara, Papua, yang berbau SARA dan diakhiri dengan pembakaran Mushola telah memancing banyak reaksi dan kecaman. Peristiwa ini juga banyak menimbulkan pertanyaan karena sebelumnya konflik sejenis tidak pernah terjadi di Papua. Sebenarnya ada apa? Penyerangan tempat ibadah apalagi di hari raya seperti ini secara terang-terangan memang menyudutkan masyarakat Papua.

Insiden-Tolikara

<Source:http://hello-pet.com/assets/uploads/2015/07/Insiden-Tolikara.jpg

Fahmi Habsyi, Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti mengungkapkan sebenarnya ada operasi intelijen tingkat tinggi dibalik peristiwa kerusuhan di Kabupaten Tolikara ini. Adanya dugaan ini dapat dilihat dari serangkaian peristiwa beberapa aksi sepihak yang meminta adanya referendum Papua di Jakarta. Fahmi mengungkapkan sudah dua minggu dia mendapatkan informasi akan ada peningkatan aktivitas di Papua. Tandanya sudah nampak tetapi informasi tersebut tidak diantisipasi oleh intelijen dan aparat keamanan.

Dia mengatakan, “Kehidupan beragama di bumi Cenderawasih selama ini sangat baik. Ini murni operasi intelijen tingkat tinggi. Masyarakat Papua ini sangat santun dan toleran soal beragama dan merasakan kebijakan dan hati Pak Jokowi yang fokus pada keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat papua,” ungkapnya.

Fahmi juga menyayangkan pihak aparat keamanan dan intelijen negara seharusnya mengawasi pihak-pihak tersebut, tetapi yang diawasi malah masyarakat Papua itu sendiri. Karena itulah, seperti dampak Kerusuhan Tolikara ini, masyarakat Papua yang muslim dan non-muslimlah yang menjadi korban.

Terkait Insiden Tolikara, Surat Yang Dikeluarkan GIDI Adalah Palsu?

 

Namun belakangan banyak yang meragukan validitas atau asli tidaknya surat dari GIDI ini, menyusul dikeluarkannya statement oleh presiden GIDI Pdt. Dorman Wandikmbo yang menyatakan kalau surat edaran itu adalah palsu.

 

“Dalam surat itu kan tidak ada tanda tangan saya, tidak ada juga tanda tangan ketua panitia seminar dan KKR, maka bisa kita katakan surat ini palsu, dan tidak benar, karena itu saya minta kita tidak terprovokasi,”

 

Setelah diteliti lebih lanjut memang ada beberapa kejanggalan dalam surat ini antara lain :

 

1. Sekretaris Sinode GIDI Wilayah Toli adalah Pdt. Menase Wamimbo BUKAN Pdt Marthen Jingga (gak tahu Pdt Marthen Jingga ini siapa)

 

Screenshot_7
source : http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/kab-supiori/item/21979-pemerintah-tolikara-dan-gereja-siap-sukseskan-kkr

 

2. Acara Seminar dan KKR itu diadakan pada 15-20 Juli 2015, BUKAN 13-19 Juli.

 

Screenshot_1
source : http://tabloidjubi.com/2015/07/14/hari-ini-gubernur-buka-seminar-dan-kkr-pemuda-gidi-di-karubaga/

 

3. Paido itu BUKAN nama distrik, tapi nama desa di Distrik/Kecamatan Umagi, Itu pun bukan nama resmi, nama resmi Desanya adalah Desa Pagongga.

 

Dari ketiga poin inilah yang membuat banyak pihak mempertanyakan validitas surat ini. Jonru, seorang tokoh dari Partai PKS juga akhirnya mengeluarkan statement soal validitas surat ini.

 

Melalui akun Facebook resminya Jonru mengatakan kalau surat ini terindikasi palsu. Jadi jangan sampai terjebak dan membahas hal hal yang belum jelas dan fokus ke peristiwa pembakaran ini. Dikutip dari akun resmi Jonru tanpa melalui proses editan untuk menjaga orisinalitas isi, inilah beberapa temuan Jonru terkait insiden Tolikara

 

11
source : https://www.facebook.com/jonru.page/posts/10153543478219729:0

 

Surat Edaran GIDI yang Melarang Shalat Id, Asli atau Palsu?

 

NB: Karena banyak yang salah paham, perlu saya jelaskan bahwa status ini hanya membahas soal validitas atau asli tidaknya surat dari GIDI. Adapun tentang kejadian pembakaran musala, itu adalah fakta nyata, sudah terjadi, dan kita semua umat Islam tentu harus mengecam dengan keras siapapun pelakunya.

 

Karena surat tersebut terindikasi palsu, menurut saya, kita tak perlu ikut membahasnya. Lebih baik kita fokus saja membahas peristiwa pembakaran musala, karena itu kejadian yang nyata dan valid.

 

Intinya, saya hanya ingin mengajak teman2 agar fokus membahas hal2 yang sudah pasti valid saja. Mengenai surat yang belum jelas juntrungannya, tak perlu kita bahas.

 

* * *

 

Di era socmed ini, info yang valid dan hoax bisa beredar dengan mudahnya, bahkan banyak yang tercampur aduk jadi satu, sehingga kita sulit mengenali mana yang benar dan mana yang salah.

 

Sebagai umat Islam, kita tentu harus tabayyun, kroscek ke berbagai pihak, sehingga kita akan mendapat info yang paling valid.

 

Selain itu, kita juga hendaknya bersikap bijaksana dan objektif. Walau kita marah karena rumah ibadah kita dibakar, namun bukan berarti kita harus melampiaskan emosi secara membabi-buta.

 

Salah satu contohnya adalah tentang beredarnya sebuah gambar surat dari GIDI yang isinya melarang umat Islam merayakan Idul Fitri. Benarkah?

 

Kebetulan, saya punya teman seorang ustadz yang tinggal di Papua (ustadz Azzam Mujahid Izzulhaq). Beliau termasuk cukup paham mengenai situasi dan kondisi setempat.

 

Berikut klarifikasi beliau sehubungan dengan surat dari GIDI tersebut. Semoga bermanfaat.

 

‪#‎SaveMuslimPapua‬

 

=======================

 

Banyak di antara sahabat yg mempertanyakan Surat dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yg poin isinya adalah:

 

1. Pemberitahuan bahwa mereka mengadakan seminar dan KKR Pemuda GIDI yg (menurutnya) tingkat Internasional.

 

2. Pelarangan kegiatan hari raya Idul Fitri (takbir dan shalat Ied) di seluruh wilayah Kab. Tolikara.

 

3. Jika umat Islam tetap ingin merayakan hari raya Idul Fitri,hendaklah merayakannya di luar Kab. Tolikara.

 

4. Pelarangan penggunaan jilbab.

 

5. Bahwa GIDI melarang pendirian tempat ibadah selain mereka, termasuk aliran Kristen yg lain (Katholik dan Protestan lainnya)

 

6. Surat tersebut ditanda tangani pada tanggal 11 Juli 2015.

 

7. Surat tersebut disampaikan juga kepada Bupati Tolikara, Ketua DPRD, Kepolisian Resor Tilikara, Komando Rayon Militer TNI.

 

Surat yg dikeluarkan ini terindikasi SURAT PALSU, yg dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu yg ingin menjalankan skenario intelijen untuk menutupi dan atau menjalankan skenario yg lebih besar dan atau pengalihan isu, sungguh munculnya surat ini ke khalayak ramai adalah upaya pemecah belahan persatuan dan kesatuan serta kondisi yg harmonis dan toleran terutama di Papua.

 

Indikasi palsunya adalah:

 

1. Selama ini, kegiatan seminar, KKR, kebaktian dan kegiatan ibadah apa pun tidak pernah bermasalah dan saling mempermasalahkan.

 

2. Selama ini, tidak pernah ada pelarangan perayaan hari besar agama. Terutama bagi umat Islam.

 

3. Umat Islam di Tolikara banyak yg berprofesi sebagai guru, aparat kepolisian, aparat militer, dan pedagang. Artinya, jika mereka benar-benar membuat pernyataan pelarangan mendirikan tempat ibadah dan menjalankan ibadah, mereka telah melanggar hukum adat mereka sendiri yg sangat menghormati guru dan rohaniawan apa pjn agamanya. Dan berkaitan dengan kehidupan pokok, mereka akan kehilangan dan kesulitan menjalankan kehidupan berkaitan dengan pasokan bahan makanandan lainnya mengandalkan jalur perdagangan yg mayoritas dijalankan oleh umat Islam.

 

4. GIDI melarang pembangunan tempat ibadah agama lain selain GIDI (termasuk masjid dan gereja lain) ini adalah pernyataan yg sangat konyol. Hal ini justru melanggar hukum dan aturan di kalangan umat Kristiani itu sendiri.

 

5. Jika surat ditembuskan ke Bupati, Ketua DPRD, Kapolres serta Danramil, sudah tentu Pemerintah Daerah, Kepolisian dan aparat Militer TIDAK MUNGKIN akan tinggal diam karena di Papua, isu agama ini menjadi concern utama. Keharmonisan adalah hal yg sangat diperhatika . Karena berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan di Papua umumnya, di Kab. Tolikara khususnya.

 

Oleh sebab itu, saya menyatakan bahwa:

 

1. Sangat menyesalkan terjadinya pembakaran masjid, toko dan rumah warga oleh oknum tertenyu yg mengatasnamakan umat Kristiani.

 

2. Sangat menyesalkan lambatnya respon dari pemerintah pusat mengenai hal ini.

 

3. Sangat menyesalkan pernyataan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yg mendiskreditkan umat Islam dengan pernyataan bahwa sumber masalah adalah speaker masjid.

 

4. Mendesak aparat keamanan untuk segera memproses pelaku tindak pidana ini dengan hukum yg berlaku di Indonesia.

 

5. Menghimbau kepada seluruh tokoh-tokoh dan masyarakat Islam untuk tidak mudah terprovokasi dan untuk tidak melakukan tindakan balasan.

 

6. Menghimbau kepada seluruh tokoh-tokoh dan masyarakat Kristiani untuk menghormati hukum dan toleransi yg telah dijalankan sebagaimana mestinya.

 

7. Mendesak kepada Dewan Gereja Indonesia dan atau Persekutuan Gereja Indonesia untuk mengusut, menyelidiki, dan selanjutnya memproses ke jalur hukum mengenai pernyataan dan himbauan Ketua dan pengurus serta jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yg telah melanggar norma, hukum dan hak asasi manusia.

 

8. Menghimbau kepada tokoh-tokoh Islam, Kristen, dan agama lainnya di Papua khususnya untuk mengedapankan kerukunan antar umat beragama dan menjaga toleransi dan keharmonisan kehidupan antar umat beragama yg selama ini berjalan dengan baik.

 

9. Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak tertentu yg bermain, mengadu domba dan menjadikan sentimen agama sebagai komoditas politik, yg akan merusak stabilitas nasional.

 

Demikian dan terimakasih.

 

Nas-alullaha ta’ala fil amni wal barakat. Kami bermohon kepada Allah atas kedamaian, keamanan dan keberkahan.

 

source : http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/07/21/74338/presiden-gidi-sebut-surat-edaran-palsu.html
source : https://www.facebook.com/jonru.page/posts/10153543478219729:0

Leave a Reply

You Might Also Like